G-20 ; Komunalitas Negara Maju dan Negara Berkembang dalam Menghadapi Krisis Global

Oleh : Prasetya Belati Putra

KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G-20 belum lama ini dilaksanakan di Pittsburgh, AS. Dalam KTT ini, secara ‘instant’ dinyatakan bahwa G-20 akan menggantikan peran G-8 yang beranggotakan beberapa negara maju, yaitu Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, dan AS, yang sejak didirikan pada tahun 70-an itu menjadi perkumpulan para eksekutif negara-negara industri dalam menelaah perkembangan dan dinamika ekonomi global khususnya dan masalah lain pada umumnya seperti dinamika keamanan internasional.

Bergesernya peran negara-negara yang tergabung dalam G-8 ke Forum yang lebih luas dan representatif  jika dilihat dari kuantitas anggota yang berjumlahkan 19 negara (Afsel, AS, Arab saudi, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korsel, Meksiko, Perancis, Rusia, Turki) dan Uni Eropa, adalah salah satu ekses yang disebabkan dari krisis global yang melanda dunia belakangan ini. Pada intinya Negara-negara G20 sepakat bahwa krisis keuangan global sekarang ini  disebabkan oleh faktor-faktor kunci antara lain :

- Pengelolaan resiko pasar keuangan yang kurang bertanggung jawab akibat skema kompensasi lembaga keuangan yang mendorong investasi jangka pendek dan pengambilan resiko yang berlebihan,

- Kebijakan moneter yang mendorong ketidakseimbangan kondisi global, menurunnya standar penilaian credit rating agencies (tingkat kredit agensi) akibat kurangnya transparansi dan adanya konflik kepentingan,

- Ketidakmampuan otoritas keuangan negara maju dalam menerapkan safeguard yang memadai

atas inovasi dan perkembangan di sektor keuangan.

Ketika kinerja serta peran G-8 dinilai kurang mampu mendapatkan dan mencari solusi atas apa yang telah terjadi, maka para pemimpin dunia berharap nagara-negara berkembang seperti Brasil dan Indonesia berperan dan ikut berkontribusi dalam mencari solusi persoalan dunia, termasuk membentuk tatanan ekonomi internasional yang baru. Selama ini, tatanan ekonomi dunia hanya dikuasai dan dimiliki oelh negara-negara industri yang semuanya itu masuk dalam anggota G-8, seperti World Bank yang dikendarai oleh AS dan IMF oleh Uni Eropa.

Namun, dengan digantikannya G-8 menjadi G-20, apakah ini sudah menandakan bahwa keadilan dalam peranan global sudah dapat diwujudkan ? Dan apa peranan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang ikut dalam perhelatan akbar tersebut?

Pertanyaan ini muncul, karena selama kiprah dan eksistensi G-8, Kelompok negara-negara ini merupakan kelompok yang eksklusif dan hanya merepresentasikan negara-negara yang menjadi anggotanya saja bahkan terkesan egois. Dampak dari kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kerap merugikan negara-negara berkembang dan negara-negara lainnya. Notabene, G-8 adalah negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, jadi mungkin saja ini sifat dasar keegoisan mereka terbawa pada G-8 yang sebenarnya tidak mengikat namun sangat berperan penting, terutama dalam tatanan ekonomi global.

Negara seperti Indonesia, Brasil, Argentina, Afsel, Meksiko, Turki, Arab saudi, yang dulunya tidak begitu diperhitungkan bahkan terkesan tidak ‘diangggap’ di komunitas Internasional, saat ini telah menjadi dari bagian negara-negara penting dan menentukan. G-20 telah membawa negara-negara ini naik ke pentas dunia. Itu dikarenakan pertumbumbuhan ekonomi mereka yang terbilang cukup baik dan intensitas perdagangan (ekspor-impor) negara-negara ini terbilang masif secara kuantitas. Lain halnya dengan India dan China, kedua negara nuklir ini sudah lebih dahulu “diacungi jempol” oleh dunia karena perekonomiannya yang luar biasa dan pengaruhnya terhadap dunia yang makin mencengkram kuat.

Dalam komunike G-20 kemarin, disebutkan: “Melanjutkan kebangkitan dunia perdagangan dan investasi sangat penting untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi global. hal ini akan mendorong kita untuk berjuang secara bersama-sama melawan proteksionisme”. (Kompas,27/9)

Masalah lain yang mendapat perhatian serius dari G20 adalah bonus perbankan yang dinilai sebagai pemicu krisis sehingga hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dari G20 ini adalah mengenai upaya-upaya untuk memperkuat regulasi sistem keuangan oleh para pemimpin G20, yang dalam drafnya tertulis, “Aturan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas dan jumlah modal harus siap pada akhir 2010 dan akan bertahap dalam dua tahun berikutnya.”. Dalam draf komunike bersama, para pemimpin G20 sepakat mengambil peran sebagai caretaker ekonomi global dan memberikan peran lebih banyak kepada negara-negara berkembang. Dalam draf juga disebutkan bahwa G20 akan membuat aturan lebih ketat terhadap permodalan bank pada akhir 2012. Selain itu, para pimpinan kelompok negara yang mempresentasikan 85% ekonomi dunia itu juga berjanji menjaga dukungan kebijakan ekonomi darurat seperti stimulus hingga pemulihan dari krisis terjamin.

Selain itu karena G-20 sekarang ini memiliki anggota dari negara-negara berkembang dan maju, maka telah disepakati bahwa negara-negara berkembang akan menerima dan menanggung sedikitnya lima persen dari hak suara pada IMF.

Visi dan misi serta iming-iming yang ada pada G-20 memang sangat ‘mulia’ dan menguntungkan bagi negara-negara berkembang yang menjadi anggota karena sekarang mereka dapat ‘bersuara’ walaupun sangat terbatas. Tapi kembali lagi kepertanyaan diatas, apakah dengan keberadaan G-20 nantinya, negara-negara yang dahulu tidak “dianggap” tadi akan mendapatkan porsi dan pengaruh (harapan) yang sama dengan negara-negara maju/industri (eks. G-8) yang dulu pernah “menyakiti” negara-negara itu karena kebijakan dan keputusan yang mereka ambil terutama terkait perekonomian dunia.

Seputar Pemilihan Kabinet 2009: Banyak Drama Minim Substansi

Oleh: Didiet Budi Adiputro

(Ketua Umum KSM 2006 – 2008)

Minggu- minggu terakhir di bulan oktober sepertinya nuansa drama ala reality show menjadi suatu hal yang sering kita lihat. Memang di beberapa stasiun TV , reality show selalu mendapat tempat istimewa di prime time, tapi gejala ini juga melanda di setiap acara berita beberapa waktu belakangan. Loh? Apakah sekarang semua berita juga mengejar rating dengan menampilkan reality show? Jawabannya tentu tidak. Kali ini hadir reality show politik dengan pemain yang bukan lagi Anjasmara, Choky Sitohang atau Limbad. Tapi Presiden SBY dan segenap elit politik di negeri ini.

Hebatnya reality show bisa membuat penonton penasaran, berdebar-debar, penuh spekulasi, sedih bahkan kesal. Jadi emosi penonton dimainkan sedimikan rupa dengan bungkusan acaranya yang menegangkan.  Nah, ilustrasi ala reality show tampaknya dipraktekkan oleh para elit kita selama dua minggu terakhir. Masyarakat dibiarkan berspekulasi ketika bursa calon menteri beredar dan berganti-ganti terus setiap harinya di berita TV ataupun koran.

Hal ini tentu saja membuat orang yang namanya disebut-sebut juga ikut tegang harap-harap cemas. Efek dari berita ini dikabarkan beberapa calon menteri yang disebut melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak lazim di hari biasa. Ada yang mengadakan pengajian zikir dadakan selama beberapa hari terakhir, ada juga yang mengintensifkan lobi, sampai memanfaatkan opsi terakhir yaitu ke ’guru spiritual’. Entah benar atau tidak, tapi media jugalah yang menyebarkan berita ini.

Drama berlanjut sampai akhirnya Presiden  membuka audisi ’Cikeas Idol’. Dimana Presiden SBY akan memanggil, mewawancara, serta melakukan fit and proper test bagi calon menteri. Nah, saat itulah spekulasi masyarakat mulai menurun karena satu demi satu calon menteri datang untuk bertemu Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang setelah itu kebanyakan dari mereka memberikan keterangan ke media.

Lalu timbul pertanyaan, kenapa Presiden perlu melakukan wawancara serta mengadakan tes untuk mengukur kemampuan si calon menteri? Apakah presiden tidak yakin dengan kapasitas si calon sebelum dipanggil ke Cikeas? Dalam sebuah perbincangan saya dengan salah satu tokoh senior yang pernah menjadi penasehat utama mantan Presiden RI, saya menanyakan hal ini. Menurut sang tokoh sebenarnya Presiden dengan kekuatan dan informasi yang dia punya seharusnya bisa langsung tahu mana menteri yang bagus tanpa harus melakukan tes wawancara terlebih dulu. ”Kalau Presiden SBY gaul dan nggak kuper dia tahu mana orang yang bagus mana yang jelek, tanpa harus wawancara. Mungkin saja Presiden kita ini minder dan kurang gaul”, katanya.

Gosip Lebih Seru ,Tapi Etika Dilanggar

Jadi ajang fit and proper test ala Cikeas ini saya anggap tak ubahnya seperti bagian dari reality show. Namun seperti halnya drama reality show yang banyak adegan bumbu tapi minim substansi, nampaknya juga terjadi dalam peristiwa politik belakangan ini. Bahkan ’Cikeas Idol’ sudah memakan korban yaitu Prof.Dr.dr. Nila Djuwita Moeloek. Istri mantan Menkes Prof.Farid A Moeloek yang dalam pengumuman kabinet oleh Presiden, ternyata namanya tidak masuk dalam jajaran pembantu presiden. Padahal Nila sudah mengikuti berbagai tes yang dilakukan mulai dari wawancara di Cikeas sampai tes kesehatan di RSPAD. Yang disesalkan dikemudian hari, Presiden SBY malah mengatakan alasan bahwa Nila gagal karena tidak lulus salah satu tes. Bayangkan saja bagaimana perasaan ahli mata ini mendengar alasan Presiden, apalagi karangan bunga dan ucapan selamat terlanjur silih berganti berdatangan. Drama ini telah  mamakan korban pertama yang dikhawatirkan akan menurunkan harga diri dan reputasi Guru Besar fakultas Kedokteran UI ini .

Pembahasan kabinet tidak jauh mendalam selain sedikit cibiran mengenai posisi Hatta Rajasa seorang politisi kepercayaan Presiden SBY yang duduk sebagai menko perekonomian, lalu Purnomo Yusgiantoro yang dijuluki menteri terlama era reformasi karena kembali duduk di posisi Menhan, juga kenyataan bahwa Presiden SBY lebih banyak mengakomodir orang partai dibanding kalangan profesional di kabinetnya. Selebihnya perdebatan lebih minim secara substansi.

Justru yang mencuat di permukaan adalah gosip seputar serangan terakhir mantan Menkes Siti Fadilah Supari sebelum dia lengser kepada penggantinya Dr.dr. Endang Rahayu Sedyaningsih. Tak ubahnya seperti pereraian selebritis , perang statementpun tak terelakan. Siti mencibir Endang yang dianggap kurang pantas jadi menkes karena baru berada di posisi eselon dua, selain itu berbagai tuduhan miring juga dilancarkan ahli jantung ini yang menuduh Endang pernah dihukum karena ketahuan ingin menjual virus H5N1 ke luar negeri. Endang juga dituduh sebagai antek AS karena pernah meneliti di laboratorium Namru 2 yang selama ini dihebohkan Siti fadilah.

Endang yang merasa dituduh macam-macam oleh Siti mencoba menyangkal tudingan tendensius itu dengan santai. Doktor public health dari Harvard itupun dibela oleh beberapa dokter senior antara lain mantan Ketua IDI Prof. Kartono Mohamad. Menurut Kartono, keterlibatan Endang hanya terbatas pada posisinya sebagai peneliti semata dan tidak pernah bekerja di Namru “Kami tahu benar mengenai bu Endang ini,” kata Kartono seperti dikutip di salah satu media online. Fadilah juga jangan lupa bahwa ketika dia diangkat menjadi Menkes justru pangkatnya baru berada di eselon empat, jauh di bawah posisi Endang sekarang.

Siti Fadilah memang dikenal sebagai menteri yang kerap kali melontarkan pernyataan kontroversial. Misalnya tuduhannya kepada Namru 2 sebagai agen mata – mata, dimana dia mengaku sebagai menkes tidak mengetahui apa bentuk kegiatan laboratorium kesehatan milik angkatan laut AS ini. Padahal menurut laporan resmi Kedubes AS, tiap triwulan sekali Namru selalu melaporkan hasil kegiatannya ke Menkes untuk ditandatangani. Semua kegiatan penelitian Namrupun harus seijin dari Litbangkes Depkes , serta melibatkan banyak peneliti dan mahasiswa Indonesia. Jadi bagaimana menkes tidak tahu kegiatan Namru, padahal dia selama ini menandatangani semua laporan kegiatan Namru. Mungkin ini jadi kebiasaan buruk dari tokoh kita yang suka bicara populis anti asing  tapi pernyataan yang keluar acap kali mengandung kebohongan publik.
Memang peristiwa akhir-akhir ini banyak yang tidak sesuai ekspektasi kita, karena kabinet profesional yang diharapkan tidak sepenuhnya bisa teralisasi karena memang realitas politik berkata lain. Tapi kedepan rakyatlah yang dapat menilai, mana menteri yang banyak bekerja atau banyak bicara.

Seperti kata Imanuel Kant, bahwa manusia mampu memilih dan tumbuh. Dalam proses itulah berlangsung pembelajaran yang membuat seseorang menjadi dewasa dan matang.  Drama tetaplah drama, indah tapi tetap terlihat hampa. Mungkin inilah salah satu chapter dari pembalajaran bagi demokrasi kita untuk menjadi lebih ideal.

Tari Pendet dan Pengelolaan Aset

Indonesia sungguh kaya. Kekayaannya tidak hanya fisik berupa 17.000 pulau yang terbentang luas, tetapi juga nonfisik, termasuk kekayaan budaya tradisional yang mungkin memiliki keunggulan ekonomi. Kedua kekayaan itu—fisik dan nonfisik—belakangan marak dibicarakan karena tiba-tiba kita seperti kecolongan. Yang pertama, karena sejumlah pulau sudah ”dibeli” pihak asing. Sementara yang kedua karena munculnya tari pendet dalam siaran TV promosi pariwisata Malaysia. Bila ditelaah lebih lanjut, kedua hal itu terkait pengelolaan aset nasional yang perlu diperkuat.

Pengembangan Komunitas

Setelah tahun 1998 banyak orang mulai melakukan aksi sana-sini dan menggunakan banyak pendekatan, yang bahkan rancu secara konseptual, namun organisasi tersebut banyak yang berguguran ditengah jalan. Mereka tidak memiliki ideologi yang jelas terhadap apa yang akan dikerjakan, semenjak tahun enam puluh akhir, tidak banyak organisasi yang memiliki landasan ideologi yang jelas dan konsisten untuk diperjuangkan.

Nihilnya ideologi dalam gerakan mengakibatkan kacau balaunya nilai yang dianut komunitas akibat ketidak jelasan nilai baru yang ditawarkan, hal ini karena ada ketidakpahaman yang berangkutan terhadap apa yang disebut komunitas dan pengembangannya, komunitas menjadi lengkap jika komunitas memiliki soliditas tujuan, memiliki soliditas cita-cita dan setia memperjuangkannya, dibangun dengan pikrian dengan hati (komitmen) dan dengan tindakan.

Pilih Presiden 2009!

Oleh: Putry Nurhaeni, HI Universitas Nasional 2007

Pesta Demokrasi di Indonesia terus berlanjut untuk Pilpres 2009 yang akan berlangsung pada tanggal 5 Juli 2009. Pemilu presiden pastilah sudah sangat ditunggu- tunggu, karena pada akhirnya, setelah memilih calon legislative pada pemilu april lalu, kali ini kita akan memilih langsung calon pemimpin kita. Sudah kita ketahui bersama bahwa ada 3 pasangan Capres dan Cawapres yang maju untuk menduduki kursi Presiden dan wakil Presiden pada Pemilu 2009 kali ini. Pasangan tersebut adalah ( berdasarkan nomor urut ) 1. Pasangan Megawati – Prabowo 2. Pasangan SBY – Boediono 3. Pasangan Jusuf Kalla ( JK ) – Wiranto. Setiap pasangan Capres dan cawapres kini sedang menggalang kekuatan agar nantinya bisa benar-benar mencuri perhatian masyarakat dan mendulang suara terbanyak pada Pilpres 2009 nanti.