UU Pemilu dan Pemantapan Oligarki Partai

Oleh: Didiet Adiputro, Ilmu Politik Universitas Nasional 2005

UU Pemilu akhirnya telah disepekati, meskipun dengan 22 kali lobi yang melelahkan dan boros karena dilakukan di hotel berbintang lima. Hal ini semakin menunjukan ketidakpekaan anggota DPR terhadap efisiensi anggaran di saat resesi ekonomi global saat ini. Kalau kata orang bijak, “biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu”.

Indonesia yang masih dalam masa transisi demokrasi ini memang sangat membutuhkan sebuah peraturan dan sistem yang mapan agar demokrasi yang substansif dapat terjadi. UU yang sangat alot pembahasaannya ini telah mengahasilkan berbagai pasal yang apabila dilihat mengalami beberapa kemajuan, diantaranya pemberian suara dengan cara mencontreng yang berarti kita sudah mulai meninggalkan cara-cara yang dinilai primitif seperti mencoblos. Tapi hal ini juga masih bisa menimbulkan masalah, karena untuk pertama kalinya metode ini dipergunakan.

Drama Ironis Pemerintah dan Lapindo Berantas Inc

Oleh: Belati Putra, HI Universitas Nasional 2006

Keputusan pemberian ganti rugi kepada sebagian korban lumpur panas Lapindo yang akan ditanggung oleh pemerintah dinilai menjadi gambaran nyata untuk melihat sisi lemahnya pemerintah jika berhadapan dengan Lapindo Brantas Inc, seperti diungkapkan Effendy Choirie, ketua fraksi PKB DPR. Dana yang akan digunakan pemerintah untuk program ‘nalangin’ tersebut adalah uang rakyat, bukan uang pemerintah.

Ironismenya disini adalah secara tidak langsung, kejadian meluapnya lumpur yang disebabkan kelalaian Lapindo Brantas (terlepas dari hal tersebut adalah human error atau kecelakaan yang tidak disengaja ) dalam kegiatan operasionalnya, yang notabene berdampak sangat buruk dan begitu merugikan masyarakat, harus ditanggung sendiri oleh masyarakat yang uangnya digunakan pemerintah untuk program ‘nalangin’ tersebut. Jadi pada kenyataan sesungguhnya, uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah atas nama “Pajak”, digunakan lagi oleh pemerintah untuk membantu korban bencana (yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri) yang ditimbulkan oleh Lapindo Brantas.

Jadi dalam permasalahan ini, Lapindo Brantas seperti tidak BERTANGGUNG JAWAB atas ulah kelalaiannya sendiri.

Kampus Perjuangan Atau Per-Uang-an ?

Oleh: Mardhani, Alumni, HI Universitas Nasional 2002

Kampus Perjuangan merupakan julukan yang sudah tidak asing lagi bagi UNAS atau Universitas Nasional. Gelar tersebut diberikan oleh Presiden Pertama RI Ir. Soekarno pada tahun 1959. Sejak dulu hingga sekarang setidaknya UNAS telah berhasil melahirkan para aktifis politik, yang mana selalu mengkritisi keadaan social politik di republik ini yang dianggap masih belum memiliki keberpihakannya kepada Rakyat. dan sedikit banyaknya UNAS telah mempunyai peran dalam kehidupan berkebangsaan di republik ini salah satunya ialah dalam mengulirkan reformasi 98. kekritisan dan progesifitas yang dilakukan oleh mahasiswa UNAS dalam mengkritisi keadaan social politik pada masa orde baru contohnya ketika Nuku Sulaeman memproklamirkan SDSB (Soeharto Dalang Segala Bencana) telah cukup membuat rezim yang berkuasa ketika itu geram akan hal tersebut hal-hal tersebut merupakan salah satu contoh yang menjadikan UNAS salah satu basis dari gerakan mahasiswa dan merupakan salah satu alasan kata kampus perjuangan layak di semboykan kepada UNAS, selain itu juga alasan dari kata kampus perjuangan diberikan oleh Ir. Soekarno kepada UNAS ialah dikarenakan UNAS memiliki misi untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi apakah pada era sekarang slogan tersebut masih pantas dilekatkan atau disemboyankan terhadap UNAS?

Pancasila: Ideologi Ataukah Pajangan Bangsa?

Oleh: Wiwik Ermawati, HI Universitas Nasional 2007

Keeksistensian Pancasila sebagai ideology bangsa terletak pada kesadaran dan kepedulian kita semua untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menanamkan nilai-nila tersebut kedalam diri kita, dan bukan hanya dijadikan pajangan semata.

Negara kebangsaan Indonesia terbentuk dengan ciri yang amat unik dan spesifik. Berbeda dengan Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Yunani, yang menjadi suatu Negara bangsa karena kesamaan bahasa. Atau Australia, India, Sri Lanka, Singapura, yang menjadi satu bangsa karena kesamaan daratan. Atau Jepang, Korea, dan Negara-negara di Timur Tengah, yang menjadi satu Negara karena kesamaan ras.

Indonesia menjadi satu Negara bangsa meski terdiri dari banyak bahasa, etnik, ras, dan kepulauan. Hal itu terwujud karena kesamaan sejarah masa lalu, nyaris kesamaan wilayah selama 500 tahun Kerajaan Sriwijaya dan 300 tahun Kerajaan Majapahit dan sama-sama 350 tahun dijajah Belanda serta 3,5 tahun oleh Jepang.

Ahmadinejad: Tangan Terkepal di Hadapan Paman Sam

Oleh: Belati Putra, HI Universitas Nasional 2006

“Perang kita sesungguhnya belum lagi dimulai. Bahkan seandainya amunisi kita telah habis, kita tetap akan membela tanah air dan revolusi kita dengan kuku-kuku dan gigi-gigi kita!” (Ahmadinejad, Hamsyari 15 februari 2005).

Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipelopori oleh Imam Khomeini menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Iran. Konspirasi Amerika featuring CIA yang berhasil menggulingkan rezim Moshaddeq yang tidak loyal kepada Amerika, dan menggantinya dengan menunjuk Syah Reza Pahlevi sebagai orang nomor satu sekaligus boneka rekayasanya melahirkan sebuah revolusi yag bernuansa konservatif dengan prinsip Islam sebagai landasan utamanya. Seiring berjalan, revolusi inipun kerap melenceng dari pemikiran awalnya yang telah digariskan oleh Imam Khomeini. Sampai lahir sesosok figur yang sangat konservatif, yang menjadi satu-satunya jawaban untuk segala ulah Amerika beserta antek-anteknya terhadap Iran, Mahmoud Ahmadinejad.