Oleh : Prasetya Belati Putra

KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) G-20 belum lama ini dilaksanakan di Pittsburgh, AS. Dalam KTT ini, secara ‘instant’ dinyatakan bahwa G-20 akan menggantikan peran G-8 yang beranggotakan beberapa negara maju, yaitu Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, dan AS, yang sejak didirikan pada tahun 70-an itu menjadi perkumpulan para eksekutif negara-negara industri dalam menelaah perkembangan dan dinamika ekonomi global khususnya dan masalah lain pada umumnya seperti dinamika keamanan internasional.

Bergesernya peran negara-negara yang tergabung dalam G-8 ke Forum yang lebih luas dan representatif  jika dilihat dari kuantitas anggota yang berjumlahkan 19 negara (Afsel, AS, Arab saudi, Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korsel, Meksiko, Perancis, Rusia, Turki) dan Uni Eropa, adalah salah satu ekses yang disebabkan dari krisis global yang melanda dunia belakangan ini. Pada intinya Negara-negara G20 sepakat bahwa krisis keuangan global sekarang ini  disebabkan oleh faktor-faktor kunci antara lain :

- Pengelolaan resiko pasar keuangan yang kurang bertanggung jawab akibat skema kompensasi lembaga keuangan yang mendorong investasi jangka pendek dan pengambilan resiko yang berlebihan,

- Kebijakan moneter yang mendorong ketidakseimbangan kondisi global, menurunnya standar penilaian credit rating agencies (tingkat kredit agensi) akibat kurangnya transparansi dan adanya konflik kepentingan,

- Ketidakmampuan otoritas keuangan negara maju dalam menerapkan safeguard yang memadai

atas inovasi dan perkembangan di sektor keuangan.

Ketika kinerja serta peran G-8 dinilai kurang mampu mendapatkan dan mencari solusi atas apa yang telah terjadi, maka para pemimpin dunia berharap nagara-negara berkembang seperti Brasil dan Indonesia berperan dan ikut berkontribusi dalam mencari solusi persoalan dunia, termasuk membentuk tatanan ekonomi internasional yang baru. Selama ini, tatanan ekonomi dunia hanya dikuasai dan dimiliki oelh negara-negara industri yang semuanya itu masuk dalam anggota G-8, seperti World Bank yang dikendarai oleh AS dan IMF oleh Uni Eropa.

Namun, dengan digantikannya G-8 menjadi G-20, apakah ini sudah menandakan bahwa keadilan dalam peranan global sudah dapat diwujudkan ? Dan apa peranan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang ikut dalam perhelatan akbar tersebut?

Pertanyaan ini muncul, karena selama kiprah dan eksistensi G-8, Kelompok negara-negara ini merupakan kelompok yang eksklusif dan hanya merepresentasikan negara-negara yang menjadi anggotanya saja bahkan terkesan egois. Dampak dari kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kerap merugikan negara-negara berkembang dan negara-negara lainnya. Notabene, G-8 adalah negara-negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, jadi mungkin saja ini sifat dasar keegoisan mereka terbawa pada G-8 yang sebenarnya tidak mengikat namun sangat berperan penting, terutama dalam tatanan ekonomi global.

Negara seperti Indonesia, Brasil, Argentina, Afsel, Meksiko, Turki, Arab saudi, yang dulunya tidak begitu diperhitungkan bahkan terkesan tidak ‘diangggap’ di komunitas Internasional, saat ini telah menjadi dari bagian negara-negara penting dan menentukan. G-20 telah membawa negara-negara ini naik ke pentas dunia. Itu dikarenakan pertumbumbuhan ekonomi mereka yang terbilang cukup baik dan intensitas perdagangan (ekspor-impor) negara-negara ini terbilang masif secara kuantitas. Lain halnya dengan India dan China, kedua negara nuklir ini sudah lebih dahulu “diacungi jempol” oleh dunia karena perekonomiannya yang luar biasa dan pengaruhnya terhadap dunia yang makin mencengkram kuat.

Dalam komunike G-20 kemarin, disebutkan: “Melanjutkan kebangkitan dunia perdagangan dan investasi sangat penting untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi global. hal ini akan mendorong kita untuk berjuang secara bersama-sama melawan proteksionisme”. (Kompas,27/9)

Masalah lain yang mendapat perhatian serius dari G20 adalah bonus perbankan yang dinilai sebagai pemicu krisis sehingga hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dari G20 ini adalah mengenai upaya-upaya untuk memperkuat regulasi sistem keuangan oleh para pemimpin G20, yang dalam drafnya tertulis, “Aturan baru yang bertujuan meningkatkan kualitas dan jumlah modal harus siap pada akhir 2010 dan akan bertahap dalam dua tahun berikutnya.”. Dalam draf komunike bersama, para pemimpin G20 sepakat mengambil peran sebagai caretaker ekonomi global dan memberikan peran lebih banyak kepada negara-negara berkembang. Dalam draf juga disebutkan bahwa G20 akan membuat aturan lebih ketat terhadap permodalan bank pada akhir 2012. Selain itu, para pimpinan kelompok negara yang mempresentasikan 85% ekonomi dunia itu juga berjanji menjaga dukungan kebijakan ekonomi darurat seperti stimulus hingga pemulihan dari krisis terjamin.

Selain itu karena G-20 sekarang ini memiliki anggota dari negara-negara berkembang dan maju, maka telah disepakati bahwa negara-negara berkembang akan menerima dan menanggung sedikitnya lima persen dari hak suara pada IMF.

Visi dan misi serta iming-iming yang ada pada G-20 memang sangat ‘mulia’ dan menguntungkan bagi negara-negara berkembang yang menjadi anggota karena sekarang mereka dapat ‘bersuara’ walaupun sangat terbatas. Tapi kembali lagi kepertanyaan diatas, apakah dengan keberadaan G-20 nantinya, negara-negara yang dahulu tidak “dianggap” tadi akan mendapatkan porsi dan pengaruh (harapan) yang sama dengan negara-negara maju/industri (eks. G-8) yang dulu pernah “menyakiti” negara-negara itu karena kebijakan dan keputusan yang mereka ambil terutama terkait perekonomian dunia.

Oleh: Didiet Budi Adiputro

(Ketua Umum KSM 2006 – 2008)

Minggu- minggu terakhir di bulan oktober sepertinya nuansa drama ala reality show menjadi suatu hal yang sering kita lihat. Memang di beberapa stasiun TV , reality show selalu mendapat tempat istimewa di prime time, tapi gejala ini juga melanda di setiap acara berita beberapa waktu belakangan. Loh? Apakah sekarang semua berita juga mengejar rating dengan menampilkan reality show? Jawabannya tentu tidak. Kali ini hadir reality show politik dengan pemain yang bukan lagi Anjasmara, Choky Sitohang atau Limbad. Tapi Presiden SBY dan segenap elit politik di negeri ini.

Hebatnya reality show bisa membuat penonton penasaran, berdebar-debar, penuh spekulasi, sedih bahkan kesal. Jadi emosi penonton dimainkan sedimikan rupa dengan bungkusan acaranya yang menegangkan.  Nah, ilustrasi ala reality show tampaknya dipraktekkan oleh para elit kita selama dua minggu terakhir. Masyarakat dibiarkan berspekulasi ketika bursa calon menteri beredar dan berganti-ganti terus setiap harinya di berita TV ataupun koran.

Hal ini tentu saja membuat orang yang namanya disebut-sebut juga ikut tegang harap-harap cemas. Efek dari berita ini dikabarkan beberapa calon menteri yang disebut melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak lazim di hari biasa. Ada yang mengadakan pengajian zikir dadakan selama beberapa hari terakhir, ada juga yang mengintensifkan lobi, sampai memanfaatkan opsi terakhir yaitu ke ’guru spiritual’. Entah benar atau tidak, tapi media jugalah yang menyebarkan berita ini.

Drama berlanjut sampai akhirnya Presiden  membuka audisi ’Cikeas Idol’. Dimana Presiden SBY akan memanggil, mewawancara, serta melakukan fit and proper test bagi calon menteri. Nah, saat itulah spekulasi masyarakat mulai menurun karena satu demi satu calon menteri datang untuk bertemu Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang setelah itu kebanyakan dari mereka memberikan keterangan ke media.

Lalu timbul pertanyaan, kenapa Presiden perlu melakukan wawancara serta mengadakan tes untuk mengukur kemampuan si calon menteri? Apakah presiden tidak yakin dengan kapasitas si calon sebelum dipanggil ke Cikeas? Dalam sebuah perbincangan saya dengan salah satu tokoh senior yang pernah menjadi penasehat utama mantan Presiden RI, saya menanyakan hal ini. Menurut sang tokoh sebenarnya Presiden dengan kekuatan dan informasi yang dia punya seharusnya bisa langsung tahu mana menteri yang bagus tanpa harus melakukan tes wawancara terlebih dulu. ”Kalau Presiden SBY gaul dan nggak kuper dia tahu mana orang yang bagus mana yang jelek, tanpa harus wawancara. Mungkin saja Presiden kita ini minder dan kurang gaul”, katanya.

Gosip Lebih Seru ,Tapi Etika Dilanggar

Jadi ajang fit and proper test ala Cikeas ini saya anggap tak ubahnya seperti bagian dari reality show. Namun seperti halnya drama reality show yang banyak adegan bumbu tapi minim substansi, nampaknya juga terjadi dalam peristiwa politik belakangan ini. Bahkan ’Cikeas Idol’ sudah memakan korban yaitu Prof.Dr.dr. Nila Djuwita Moeloek. Istri mantan Menkes Prof.Farid A Moeloek yang dalam pengumuman kabinet oleh Presiden, ternyata namanya tidak masuk dalam jajaran pembantu presiden. Padahal Nila sudah mengikuti berbagai tes yang dilakukan mulai dari wawancara di Cikeas sampai tes kesehatan di RSPAD. Yang disesalkan dikemudian hari, Presiden SBY malah mengatakan alasan bahwa Nila gagal karena tidak lulus salah satu tes. Bayangkan saja bagaimana perasaan ahli mata ini mendengar alasan Presiden, apalagi karangan bunga dan ucapan selamat terlanjur silih berganti berdatangan. Drama ini telah  mamakan korban pertama yang dikhawatirkan akan menurunkan harga diri dan reputasi Guru Besar fakultas Kedokteran UI ini .

Pembahasan kabinet tidak jauh mendalam selain sedikit cibiran mengenai posisi Hatta Rajasa seorang politisi kepercayaan Presiden SBY yang duduk sebagai menko perekonomian, lalu Purnomo Yusgiantoro yang dijuluki menteri terlama era reformasi karena kembali duduk di posisi Menhan, juga kenyataan bahwa Presiden SBY lebih banyak mengakomodir orang partai dibanding kalangan profesional di kabinetnya. Selebihnya perdebatan lebih minim secara substansi.

Justru yang mencuat di permukaan adalah gosip seputar serangan terakhir mantan Menkes Siti Fadilah Supari sebelum dia lengser kepada penggantinya Dr.dr. Endang Rahayu Sedyaningsih. Tak ubahnya seperti pereraian selebritis , perang statementpun tak terelakan. Siti mencibir Endang yang dianggap kurang pantas jadi menkes karena baru berada di posisi eselon dua, selain itu berbagai tuduhan miring juga dilancarkan ahli jantung ini yang menuduh Endang pernah dihukum karena ketahuan ingin menjual virus H5N1 ke luar negeri. Endang juga dituduh sebagai antek AS karena pernah meneliti di laboratorium Namru 2 yang selama ini dihebohkan Siti fadilah.

Endang yang merasa dituduh macam-macam oleh Siti mencoba menyangkal tudingan tendensius itu dengan santai. Doktor public health dari Harvard itupun dibela oleh beberapa dokter senior antara lain mantan Ketua IDI Prof. Kartono Mohamad. Menurut Kartono, keterlibatan Endang hanya terbatas pada posisinya sebagai peneliti semata dan tidak pernah bekerja di Namru “Kami tahu benar mengenai bu Endang ini,” kata Kartono seperti dikutip di salah satu media online. Fadilah juga jangan lupa bahwa ketika dia diangkat menjadi Menkes justru pangkatnya baru berada di eselon empat, jauh di bawah posisi Endang sekarang.

Siti Fadilah memang dikenal sebagai menteri yang kerap kali melontarkan pernyataan kontroversial. Misalnya tuduhannya kepada Namru 2 sebagai agen mata – mata, dimana dia mengaku sebagai menkes tidak mengetahui apa bentuk kegiatan laboratorium kesehatan milik angkatan laut AS ini. Padahal menurut laporan resmi Kedubes AS, tiap triwulan sekali Namru selalu melaporkan hasil kegiatannya ke Menkes untuk ditandatangani. Semua kegiatan penelitian Namrupun harus seijin dari Litbangkes Depkes , serta melibatkan banyak peneliti dan mahasiswa Indonesia. Jadi bagaimana menkes tidak tahu kegiatan Namru, padahal dia selama ini menandatangani semua laporan kegiatan Namru. Mungkin ini jadi kebiasaan buruk dari tokoh kita yang suka bicara populis anti asing  tapi pernyataan yang keluar acap kali mengandung kebohongan publik.
Memang peristiwa akhir-akhir ini banyak yang tidak sesuai ekspektasi kita, karena kabinet profesional yang diharapkan tidak sepenuhnya bisa teralisasi karena memang realitas politik berkata lain. Tapi kedepan rakyatlah yang dapat menilai, mana menteri yang banyak bekerja atau banyak bicara.

Seperti kata Imanuel Kant, bahwa manusia mampu memilih dan tumbuh. Dalam proses itulah berlangsung pembelajaran yang membuat seseorang menjadi dewasa dan matang.  Drama tetaplah drama, indah tapi tetap terlihat hampa. Mungkin inilah salah satu chapter dari pembalajaran bagi demokrasi kita untuk menjadi lebih ideal.

Indonesia sungguh kaya. Kekayaannya tidak hanya fisik berupa 17.000 pulau yang terbentang luas, tetapi juga nonfisik, termasuk kekayaan budaya tradisional yang mungkin memiliki keunggulan ekonomi. Kedua kekayaan itu—fisik dan nonfisik—belakangan marak dibicarakan karena tiba-tiba kita seperti kecolongan. Yang pertama, karena sejumlah pulau sudah ”dibeli” pihak asing. Sementara yang kedua karena munculnya tari pendet dalam siaran TV promosi pariwisata Malaysia. Bila ditelaah lebih lanjut, kedua hal itu terkait pengelolaan aset nasional yang perlu diperkuat.

Ada lima catatan untuk aset nonfisik. Pertama, tari adalah karya seni individual yang tunduk pada hak cipta, bukan paten seperti banyak diwartakan. Jika pencipta meninggal, menurut UU Hak Cipta, hak itu akan jatuh kepada ahli waris untuk masa 50 tahun. Setelah itu, karya tersebut masuk wilayah publik (public domain). Untuk karya seni yang tidak diketahui penciptanya, hak cipta dipegang negara. Hak cipta tak mensyaratkan pendaftaran untuk bisa dilindungi. Jadi berbeda dari paten, merek, dan lainnya. Pendaftaran karya cipta dibutuhkan untuk kemudahan pembuktian. Jadi, jika pencipta, atau ahli waris masih ada, dialah yang lebih dulu harus maju, bila ada ”masalah”.

Minim penonton

Kedua, cepat membangkitkan solidaritas nasional. Lepas dari masalah pemegang hak cipta, komunitas setempat sebenarnya sudah menganggap tari pendet sebagai milik mereka bersama. Ini adalah refleksi dari konsep hak kekayaan intelektual (HKI), yang meski merupakan hak privat, tetapi melayani publik. Namun, ramai-ramai tari pendet tampaknya lebih disebabkan terpautnya unsur asing. Mungkin karena itu pula Presiden SBY sendiri berharap agar pihak ”Malaysia bisa menjaga sensitivitas rakyat Indonesia” (Kompas, 26 Agustus 2009).

Ketiga, betulkah kita mencintai seni budaya tradisional sendiri? Menarik saat Menbudpar menyayangkan rendahnya apresiasi kita terhadap budaya tradisional sendiri. Pertunjukan wayang, contohnya, minim penonton. Sebaliknya, menurut kalangan seniman, justru pemerintah kurang mendukung pelaksanaan apresiasi itu. Yang jelas, apresiasi terhadap budaya tradisional adalah langkah mustahak dalam pengelolaan aset. Seyogianya budaya tradisional tidak hanya diperhatikan jika sudah atau nyaris dicuri orang.

Keempat, pengelolaan aset nasional perlu didokumentasi agar data terkumpul dan terpelihara. Jadi, tepat pernyataan beberapa daerah untuk terus mendaftarkan karya budaya di wilayahnya, termasuk karya yang jelas penciptanya dan belum jatuh ke wilayah publik. Untuk ini perlu dibangun basis data. Sebetulnya pemerintah sendiri yang seyogianya menyegerakan finalisasi RUU Perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT) dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Salah satu pasal RUU, misalnya, mewajibkan pemerintah melakukan ”pendataan dan pendokumentasian” PT dan EBT. UU ini kelak merupakan basis pengelolaan aset nonfisik. Jangan lupa, sesuai judul, UU ini juga mengakomodasi aspek komersial pengelolaan PT dan EBT.

Dokumentasi memang bukan perlindungan, tetapi merupakan dasar pelaksanaan sistem HKI umumnya. Dalam kasus paten sebuah produk perusahaan kosmetik Jepang beberapa tahun lalu, kantor paten negara membatalkan beberapa paten yang sudah dikeluarkan karena diberi tahu, invensi yang diberinya paten itu merupakan hal biasa dipraktikkan di Indonesia; jadi tak ada unsur baru. Kantor paten Jepang mengatakan, selama ini mereka tidak memiliki informasi tentang praktik yang berlangsung di Indonesia. Ini mirip beberapa kasus di negara lain, misalnya beras basmati-India, beras jasmine-Thailand, nata de coco-Filipina, dan tanaman maca-Peru. Semua berujung pada kebutuhan adanya basis data. Negara-negara seperti India, China, dan Brasil sudah maju dengan basis data.

WIPO tertatih-tatih

Kelima, dimensi internasional. Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, pendaftaran dalam negeri hanya berlaku secara nasional. Ini betul dan itulah sifat hukum. Sayang, di luar sistem HKI, belum ada kesepakatan internasional untuk pendaftaran PT dan EBT. Namun, WIPO, Organisasi PBB tentang HKI, dengan tertatih-tatih terus mengupayakan lahirnya rezim internasional itu, tetapi tampaknya masih jauh panggang dari api.

Itu sebabnya pembuatan UU PT dan EBT, seperti diuraikan dalam catatan keempat, menjadi amat penting. Langkah ini bisa dianggap sebagai sikap unilateral, tetapi lazim dalam pergaulan internasional. Konsep landas kontinen lahir dari proklamasi Presiden Truman, 1945. Konsep negara kepulauan, yang menghasilkan doktrin tanah air yang kini kita nikmati, muncul dari Deklarasi Djuanda 1957, menjadi Perppu 1960, lalu menghasilkan Konvensi Hukum Laut 1982. Tiada lain, upaya unilateral, seperti pembuatan UU Perlindungan PT dan Pemanfaatan EBT harus dituntaskan. Diharapkan, negara-negara lain akan mengikuti sehingga menjadi hukum kebiasaan internasional.

Semoga pengelolaan aset yang baik akan membentengi kita dari kemungkinan pengacauan dari luar dan tidak mengganggu hubungan pertetanggaan.

Achmad Zen Umar Purba, Dosen Program Pascasarjana FHUI; Anggota Pendiri Yayasan ABNR dan artikel ini juga dimuat dalam harian Kompas hari Selasa, 1 September 2009

Posted in Lain-lain Tagged: budaya, hak cipta, malaysia, tari pendet, WIPO ]]> http://ksmunas.wordpress.com/2009/09/11/tari-pendet-dan-pengelolaan-aset/feed/ 0 adminksm http://ksmunas.wordpress.com/2009/06/28/kelompok-mahasiswa-terhadap-pengembangan-komunitas/ http://ksmunas.wordpress.com/2009/06/28/kelompok-mahasiswa-terhadap-pengembangan-komunitas/#comments Sun, 28 Jun 2009 10:00:02 +0000 adminksm http://ksmunas.wordpress.com/?p=144 ]]>

Setelah tahun 1998 banyak orang mulai melakukan aksi sana-sini dan menggunakan banyak pendekatan, yang bahkan rancu secara konseptual, namun organisasi tersebut banyak yang berguguran ditengah jalan. Mereka tidak memiliki ideologi yang jelas terhadap apa yang akan dikerjakan, semenjak tahun enam puluh akhir, tidak banyak organisasi yang memiliki landasan ideologi yang jelas dan konsisten untuk diperjuangkan.

Nihilnya ideologi dalam gerakan mengakibatkan kacau balaunya nilai yang dianut komunitas akibat ketidak jelasan nilai baru yang ditawarkan, hal ini karena ada ketidakpahaman yang berangkutan terhadap apa yang disebut komunitas dan pengembangannya, komunitas menjadi lengkap jika komunitas memiliki soliditas tujuan, memiliki soliditas cita-cita dan setia memperjuangkannya, dibangun dengan pikrian dengan hati (komitmen) dan dengan tindakan.

Jumlah manusia yang hadir lebih banyak daripada jumlah pikiran yang bekerja dalam komunitas, inilah yang disebut perubahan pikiran yang kelak terjadi perubahan tindakan dan kebudayaan.

Perubahan Kebudayaan dan Kerja Komunitas

Kelompok mahasiswa saat ini salah satu aktivitasnya adalah pengembangan komunitas (community development), kondisi saat ini tidak lebih baik dari masa sebelum 1998 atau pada saat reformasi terjadi, di saat sektor rill jatuh, industri perbankan porak poranda, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dan potensi kehilangan akses finansial bagi sektor rill sungguh mengancam kebanyakan pekerja di sektor tersebut. Rasionalisasi, rekstukturisasi yang ujung-ujungnya mengancam pemutusan hubungan kerja membuat beban masyarakat menjadi berat. Maka ide pengembangan komunitas menjadi sarat tantangan, kendala dan ancaman.

Banyak orang berpendapat bahwa sekolah tinggi adalah satu-satunya jalan keluar untuk survive di masa depan, namun pujian juga layak diberikan bagi mereka yang memilih, sekali lagi memilih dengan kesadaran untuk masuk dalam dunia yang secara gambling akan menjadi beban tambahan bagi mereka. Seperti refleksi yang diberikan oleh salah seorang budayawan saat krisis ekonomi yang terjadi sepuluh tahun lalu, Sindunata menyatakan krisis ini bisa menjadi berkah bukan lagi musibah.

Berkah atau musibah ditentukan oleh si pengambil keputusan tersebut. Berkah atau musibah ditentukan oleh seberapa kuat dan taksis dalam menerapkan strategi survival secara bersama, bukan lagi sendirian namun dengan pihak lain. Sebagai sebuah komunitas, mahasiswa (seharusnya) memiliki objektif lulus dengan waktu cepat dan nilai tinggi. Tidak ada inti sama sekali bagi mereka yang merelakan hidupnya untuk orang lain dalam pengembangan komunitas.

Setidaknya dengan kacamata zaman dimana modal dan uang berkuasa, pilihan hidup untuk pengembangan komunitas adalah tindakan kontraproduktif. Sekali lagi jika perbaikan masih menggunakan kacamata yang digunakan dan “laku” pada zaman ini, maka koreksi, perbaikan atas persoalan yang di deskripsikan diatas tidak pernah terjadi. Analogi atas hal ini adalah tidak mungkin seorang yang bermental KKN menjadi panglima pemberantasan KKN.

Dengan demikian Anda menawarkan solusi, sekali lagi Anda menawarkan alternatif jalan keluar melalui pengembangan komunitas. Bagi yang ingin terus melanjutkan aktivitas ini, pengembangan komunitas “bukan” sebagai tujuan. Tujuannya adalah koreksi, revisi terhadap perilaku dan pikiran yang salah, bukan fisik yang dijadikan masalah.

Pengembangan komunitas adalah praksis dalam perubahan kebudayaan. Maka, kalau kita tengok sejarah peradaban dan kebudayaan di manapun di dunia ini, revolusi selalu dipimpin oleh kaum muda. Republik ini tidak pernah ada jika Soekarno tidak pernah “diculik” oleh kaum muda yang beraliran kiri itu, kemerdekaan ada karena kaum muda.

Begitu besarnya arti pengembangan komunitas dalam perubahan kebudayaan, maka praksisi ini hendaklah tidak dilakukan dengan cara sembrono, ingat yang dipertaruhkan oleh komunitas yang kelak didamping sudah meletakan resiko kegagalan mencapai cita-cita ketika mereka bersedia didampingi. Maka agar terjadi kesetaraan, keberanian mereka harus dihargai dengan ungkapan tanggungjawab fasilitator dalam bentuk praksis, kecerobohan bertindak hanya mengakibatkan duplikasi kegagalan sepertiyang telah di deskripsikan diatas.

Mahasiswa sebagai Entitas Komunitas dalam Pengembangan Komunitas

Para mahasiswa itu adalah komunitas, karena mereka memiliki kesamaan latar belakang dan cita-cita yang sama. Mahasiswa hidup dalam setting tertentu yang mengarahkan mereka pada cita-cita yang sama. Di pihak lain komunitas yang dikembangkan mahasiswa adalah entitas yang lain, maka dalam konteks posisi ini istilah penembangan komunitas menjadi hal yang rancu. Tetapi pengembangan komunitas sangat berpotensi menjebak mahasiswa menjadi sebuah proses reproduksi kegagalan masa lalu. Peran mahasiswa terhadap komunitas diluar mahasiswa perlu dijelaskan secara bertanggungjawab, kepentingan dan peran mahasiswa terhadap komunitas akan menentukan sejauh mana campurtangan mahasiswa sebagai “fasilitator” perubahan sosial.

Pembicara dalam diskusi ini adalah Paulus Diartoko, pada hari Jumat, 6 Maret 2009

Oleh: Putry Nurhaeni, HI Universitas Nasional 2007

Pesta Demokrasi di Indonesia terus berlanjut untuk Pilpres 2009 yang akan berlangsung pada tanggal 5 Juli 2009. Pemilu presiden pastilah sudah sangat ditunggu- tunggu, karena pada akhirnya, setelah memilih calon legislative pada pemilu april lalu, kali ini kita akan memilih langsung calon pemimpin kita. Sudah kita ketahui bersama bahwa ada 3 pasangan Capres dan Cawapres yang maju untuk menduduki kursi Presiden dan wakil Presiden pada Pemilu 2009 kali ini. Pasangan tersebut adalah ( berdasarkan nomor urut ) 1. Pasangan Megawati – Prabowo 2. Pasangan SBY – Boediono 3. Pasangan Jusuf Kalla ( JK ) – Wiranto. Setiap pasangan Capres dan cawapres kini sedang menggalang kekuatan agar nantinya bisa benar-benar mencuri perhatian masyarakat dan mendulang suara terbanyak pada Pilpres 2009 nanti.

Yang unik pada pilpres kali ini adalah pertarungan para cawapres, khususnya mengenai ideologi ekonominya. Sebab ketiga capres yakni SBY, JK, dan Megawati sudah terbaca track record-nya. Dan juga kali ini, berbeda dari pemilu tahun 2004 lalu yang didominasi pertarungan nasionalis atau bukan nasionalis dan isu Jawa atau luar Jawa. Sedangkaan Saat ini pertarungan paham ekonomi para cawapres. Berkembang lah isu- isu neo liberalisme serta ekonomi kerakyatan. SBY yang memilih Boediono sebagai cawapresnya, dinilai telah mengambil keputusan yang controversial. Boediono bukanlah calon dari partai, beliau adalah teknorat, mantan direktur Bank Indonesia. Selain itu berkembang isu bahwa Boediono adalah antek neo-liberalis sehingga dikhawatirkan apabila nanti SBY terpilih maka perekonomian Indonesia akan bergerak lebih ke arah liberal yang lebih menguntungkan pasar (dalam hal ini adalah asing, bukan pasar tradisional).

Namun hal ini nampaknya tertutupi oleh kepopuleran SBY. Masyarakat sebagian besar menilai  bahwa SBY masih layak memimpin. Hal ini juga terbukti dengan kemenangan partai democrat pada pemilu legislative april lalu. Megawati yang dalam menentukan calon pasangannya kini sudah terlihat lebih percaya diri dengan keberhasilan dia menggandeng prabowo sebagai pasangan calon cawapres. Sebagai salah satu partai terbesar, maka wajar jika Megawati berani mentargetkan kemenangan pada pilpres yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 Juni mendatang. Prabowo yang pada saat pemilu lalu sangat aktif berkampanye lewat berbagai macam iklan politik di TV dan Radio, kini telah siap mendampingi Megawati untuk periode 2009-2014. Sebagai salah satu pentolan partai Gerindra, maka Prabowo hanya meminta agar koalisi ini dapat berjalan dengan baik agar kemajuan bangsa akan segera dinikmati oleh seluruh rakyat di Indonesia, baik yang ada dikota besar maupun yang ada di pedesaan.

Kemudian, pasangan megawati-prabowo pun datang dengan sebuah konsep perekonomian yang dianggap sangat pro- rakyat, yakni ekonomi kerakyatan yang diusung oleh prabowo. Karena itu meskipun banyak pengamat politik yang menyatakan bahwa  Megawati saat menjadi presiden tidak bersih dari kebijakan ekonomi neoliberalisme karena saat itu dia dilingkupi tim ekonomi berpaham neolib, Namun dengan didampingi oleh prabowo dan konsep ekonomi kerakyatannya, maka pasangan ini dianggap memiliki konsep perekonomian yang jelas dan menjanjikan. Hanya saja, prabowo masih ‘tersandung’ oleh kasus pelanggaran HAM dan hal ini merupakan suatu kelemahan yang cukup fatal.

Sedangkan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto yang pertama kali mendeklarasikan pencalonnya dengan slogan “lebih cepat lebih baik” dianggap sebagai “kuda hitam” dalam arena pertarungan pilpres kali ini. Pasangan yang diusung oleh partai golkar serta partai hanura ini mencoba untuk bertindak cepat dan lugas sesuai dengan slogan kampanyenya. Lalu pasangan ini juga berbeda karena tidak mengusung calon presiden dari jawa seperti pasangan capres-cawapres lainnya. JK asli makassar, dan hal ini diangggap dapat membawa suatu perubahan baru dalam sistem social masyarakatnya.

Bisa kita lihat pilpres kali ini. Mungkin dapat dikatakan garis besarnya NEO-LIB vs Ekonomi kerakyatan. SBY- Boediono membantah secara terus menerus tentang isu neo-lib, sementara Mega- prabowo terus menerus menggunakan isu neo-lib itu sebagai senjata mereka, dan lalu kemudian mengagung- agungkan konsep ekonomi kerakyatannya. JK- Win? Tim sukses mereka menyatakan tidak akan memakai isu neo-lib sebagai senjata, kendatipun mereka juga  terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mashab ekonomi pro rakyat yang paling baik diterapkan dan memungkinkan perbaikan sistem ekonomi di Indonesia.

Beberapa hari yang lalu, diselenggarakan acara DEKLARASI DAMAI, yang dihadiri capres-cawapres yang akan bertarung pada pilpres nanti. Pada acara ini, diharapkan dapat mendinginkan suasana politik yang memanas. Namun ternyata usai acara tersebut para calon-calon pemimpin negara masih saling tuding dan saling kritik. Yang kita harapkan adalah, daripada saling menyebar isu, membalas tuduhan lebih baik para capres dan cawapres ini memikirkan dengan serius, apa yang akan mereka berikan kepada Negara ini nantinya jika terpilih (dan tentunya, harus dilaksanakan tidak hanya omongan belaka), dan juga tidak saling menjatuhkan tapi saling bahu membahu, demi rakyat.

Siapakah yang akan berhasil menarik hati rakyat dan kemudian terpilih menjadi presiden? Jawabannya kita tunggu juli nanti, dan menilik kemungkinan akan adanya putaran kedua pilpres. Seputar akhir tahun kita sudah bisa mengetahui siapakah yang akan menjadi presiden Indonesia periode 2009- 2014.