Berdemokrasi di Universitas Nasional

Oleh: Fritz Jojong, HI Universitas Nasional 2006

Universitas Nasional merupakan salah satu kampus tertua di Indonesia. Kampus yang lahir 1949 ini boleh dikatakan sebagai agen intelektual muda yang menjajikan bagi bertumbuh dan berkembangnya  pribadi yang cerdas dan bermoral, sehingga tidak heran bahwa setiap tahunnya kampus perjuangan ini selalu didatangi dan dikerumuni calon intelektual hampir dari semua wilayah di Indonesia.

Kalau Anda menyempatkan diri ke UNAS Anda pasti akan bisa melihat dan bertemu dengan orang jawa, Sumatra, Kalimantan, Ambon, Flores dll. Keberagaman itulah yang menempatkan UNAS sebagai Universitas Nasionalis dan plural.

Tentunya ini tidak terlepas dari kinerja dan produk yang telah dihasilkan UNAS. Sangat pantas dan wajar bahwa  masyarakat Indonesia memberikan apresiasi dengan mengutus tunas-tunas mudanya untuk berpatisipasi aktif atau ambil  bagian dalam karya intektual dan karya moral UNAS.      Tetapi masih ingatkah anda peristiwa UNAS berdarah di akhir Mei lalu yang sempat menggerkan bumi pertiwi ini? Atau masih ingatkah anda tentang MUSMA FISIP pada bulan November dengan terpilihnya Flavy dan Tua sebagai ketua senat dan wakil ketua senat periode 2008-2009.

Golongan Putih, Apakah Haram?

Oleh: Hanifah Mutya, HI Universitas Nasional 2007

Pemilu 2009 sudah di depan mata. Saatnya kembali bagi masyarakat Indonesia untuk memilih langsung pemimpinnya untuk masa yang akan datang. Apakah pemimpin tersebut akan membawa kesejahteraan atau malah semakin membawa keterpurukan, semuanya pilihan ada di tangan rakyat yang memilih.

Namun melihat calon-calon pemimpin yang akan maju pada pemilu 2009 nanti, besar kemungkinan akan semakin tinggi terjadi golput (golongan putih). Menilik dari hal itu, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa haram bagi mereka yang golongan putih (golput). Usaha ini juga didukung oleh Bawaslu (Badan Pegawas Pemilu), yang menyatakan bahwa upaya ini dapat mensukseskan pemilu, karena masyarakat saat ini bersikap apatis terhadap pemilu yang akan datang.

Gus Dur dan Catatan Akhir Tahun 2008

Oleh: Didiet Adiputro, Ilmu Politik Universitas Nasional 2005

“Bangsa Indonesia sedang krisis identitas. Pluralisme yang menjadi alasan berdirinya NKRI  terancam”, ujar Gus Dur dalam acara Orasi Akhir Tahun Gus Dur, di Hotel Santika, Minggu, 28 Desember 2008. Dalam menganalisa kondisi di akhir tahun ini, Abdurrahman Wahid yang mantan Presiden Ri ke 4, memulai dengan membawa kita melihat sejarah ke belakang, tentang bagaimana sesungguhnya bangsa kita sejak zaman dahulu sudah sangat menghargai pluralisme dan toleransi antar umat beragama. Jadi Gus Dur meyakini bahwa sikap pluralisme dan mau menerima perbedaan adalah ciri khas bangsa kita, bukan impor dari negara lain. Hadir sebagai panelis dalam diskusi kali ini antara lain Romo Magnis Suseno, Bondan Gunawan, Wimar Witoelar dan Effendi Ghazali.

Wahyu Muryadi - Romo Magnis - Bondan Gunawan - Gus Dur - Wimar Witoelar - Effendi Ghazali

Sosialisme ala Desa Rumah Jamur

Oleh: Belati Putra, HI Universitas Nasional 2006 & Bowo – Sayap Imaji

Bagi yang pernah menjalani masa kanak-kanaknya pada era ‘80an, pasti tahu (atau setidaknya ‘pernah tahu’) tentang sebuah film kartun yang menceritakan kehidupan pedesaan yang komunalis dan pola hidup dengan simbiosa-mutual yang sangat-sangat kental dalam cerita pada tiap episodenya. Sekedar memberikan kata kunci pada awal tulisan ini kepada para pembaca, izinkan saya untuk sekedar berteriak, SMURF…!!!

Judical Review UU APP dan Urgensi Keberadaan Hakim Konstitusi Perempuan

Oleh: Novia Fitri, Alumni, Ilmu Politik Universitas Nasional 2002

Kredibilitas hakim konstitusi selama periode awal berdiri, antara 2003-2008 boleh dikatakan menjadi opsi paling aman dari kritikan yang diajukan terhadap lembaga yudikatif yang baru berdiri sebagai bentuk amanat reformasi 1998 ini. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) selama lima tahun pertama, bagi banyak pihak dianggap cukup memberikan keadilan hukum. Segala bentuk kewenangan seperti judicial review, memutus sengketa hasil pemilu, sengketa lembaga negara dapat diterima dan tidak terlalu memicu kuatnya penolakan, baik yang dilakukan secara persuasif ataupun preventif. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan banyak kalangan adalah representasi perempuan dalam komposisi sembilan hakim konstitusi yang dianggap sebagai “The guardian of Constitution” itu.

Bak gayung bersambut, MK akhirnya menjawab keinginan banyak pihak dengan keberadaan hakim dari kalangan perempuan untuk periode 2008-2013. Perihal komposisi jumlah mungkin dapat dijadikan rekomendasi kedepan mengingat keberadaan ahli hukum tata negara dari kalangan perempuan yang masih minim di negeri ini. Dengan demikian representasi satu orang hakim perempuan menjadi satu progresifitas yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan perempuan untuk memperoleh keadilan hukum. Keberadaan hakim perempuan selayaknya dapat membawa keputusan-keputusan MK untuk lebih memiliki perspektif dan sensitifitas gender.