Judical Review UU APP dan Urgensi Keberadaan Hakim Konstitusi Perempuan

Oleh: Novia Fitri, Alumni, Ilmu Politik Universitas Nasional 2002

Kredibilitas hakim konstitusi selama periode awal berdiri, antara 2003-2008 boleh dikatakan menjadi opsi paling aman dari kritikan yang diajukan terhadap lembaga yudikatif yang baru berdiri sebagai bentuk amanat reformasi 1998 ini. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) selama lima tahun pertama, bagi banyak pihak dianggap cukup memberikan keadilan hukum. Segala bentuk kewenangan seperti judicial review, memutus sengketa hasil pemilu, sengketa lembaga negara dapat diterima dan tidak terlalu memicu kuatnya penolakan, baik yang dilakukan secara persuasif ataupun preventif. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan banyak kalangan adalah representasi perempuan dalam komposisi sembilan hakim konstitusi yang dianggap sebagai “The guardian of Constitution” itu.

Bak gayung bersambut, MK akhirnya menjawab keinginan banyak pihak dengan keberadaan hakim dari kalangan perempuan untuk periode 2008-2013. Perihal komposisi jumlah mungkin dapat dijadikan rekomendasi kedepan mengingat keberadaan ahli hukum tata negara dari kalangan perempuan yang masih minim di negeri ini. Dengan demikian representasi satu orang hakim perempuan menjadi satu progresifitas yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan perempuan untuk memperoleh keadilan hukum. Keberadaan hakim perempuan selayaknya dapat membawa keputusan-keputusan MK untuk lebih memiliki perspektif dan sensitifitas gender.

Moral Elite Politik

Oleh: Fritz Jojong, HI Universitas Nasional 2006

Usai merayakan perhelatan demokrasi akbar 2004 lalu dan ketika demokrasi menggema di bumi dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika ini, dentuman demokrasi kini semakin menjadi-menjadi dan semakin keras terdengar di belahan bumi nusantara tercinta kita. Tetapi meskipun dikatakan sukses, berbagai kekurangan dan penyimpangan kerap kali terjadi. Bahkan persoalan demokrasi masih perlu penyelesaian. Politik uang atau money politic, kekerasan atau violence politic atau pun bentuk political corruption lainnya sering mewarnai perpolitikan kita.

Situasi yang sangat memprihatinkan khususnya bagi keberlangsungan demokrasi di negara tercinta ini. Kejahatan seperti itulah yang nampaknya akan menghalangi berkembangnya politik yang demokratis di Indonesia. Persoalan demokrasi juga akan menyesatkan persepsi masyarakat tentang makna demokrasi yang sedang kita bangun. Norma-norma mulia demokrasi dijadikan alasan kebenaran atas cara represif para penguasa (incumbent) dengan tidak sah dan tidak etis menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keuntungan politik. Akibatnya demokrasi yang sebetulnya merupakan momentum untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kini menjadi ajang pertarungan para elite politik. Lalu harus seperti apakah elite politik di Indonesia saat ini? Bermoralkah mereka?

103 Tahun Syarikat Islam vs 100 Tahun Boedi Oetomo: Kebangkitan Nasional atau Kebangkrutan Nasional

Oleh: Mardhani, Alumni, HI Universitas Nasional 2002

Setiap tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai hari kebangkitan nasional oleh bangsa kita yang ditandai oleh lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Boedi Oetomo menurut versi sejarah yang dipelajari di sekolah-sekolah hingga sekarang merupakan organisasi modern pertama di Indonesia yang menjadi organisasi pelopor pergerakan dan cikal bakal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk melawan kolonialisasi belanda pada saat itu.

padahal kalau kita hendak mempelajari dan mencermati secara seksama organisasi nasional pertama yang mengidam-idamkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisasi Belanda dan organisasi pelopor pergerakan pertama di Indonesia yang menyatakan perlawanan terhadap kolonialisasi Belanda terhadap Indonesia ialah Syarikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi nama Syarikat Islam (SI) yang berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905, atau tiga tahun lebih dulu berdiri dibandingkan dengan Boedi Oetomo. Jadi Boedi Oetomo sebagai organisasi pertama yang menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisasi Belanda pada saat itu adalah suatu kekeliruan sejarah.

Menjelang 2009, Ayo Partai Ramai-Ramai Belajar Strategi Politik

Oleh: Nofia Fitri, Alumni, Ilmu Politik Universitas Nasional 2002

Suatu hal yang lumrah, menjelang ajang pesta demokrasi terbesar kebangsaan digelar, orang ramai-ramai membuat partai. Dengan demikian sudah semestinya partai-partai tersebut memahami begaimana memanfaatkan pemilu raya menjadi arena menunjukkan taringnya sebagai pelaku politik. Bagi penulis bukan lagi tempatnya disini menceritakan tentang visi atau pun misi yang diemban sebuah partai dengan keterbentukkannya. Tulisan ini lebih akan menggambarkan bagaimana stategi perjuangan sebuah partai politik dalam memenangkan ajang perebutkan suara pemilih (konstituen) yang akan mengusung partai tersebut menjadi pemenang dalam sebuah pertarungan politik. Adalah strategi yang andal yang diperlukan Partai untuk dapat menjaring suara.

Telah biasa kita saksikan di Televisi, bagaimana figur yang berlatarbelakang partai tertentu memposekan dirinya dengan alih-alih pesan-pesan sosial yang seolah-olah disampaikan sebagai bentuk kependuliannya terhadap bangsa. Wilayah ini yang biasa dipahami sebagai salah satu bentuk komunikasi politik yang efektif untuk voter gather. Kemudian ketika dijalan-jalan terlihat wajah-wajah dalam spanduk, atau poster-poster besar terpampang di tembok-tembok bangunan yang sepatutnya bagunan tersebut bukanlah wadah untuk menjadi mediasi memperkenalkan diri. Awamnya kita biasa menyebut sebagai masa perkenalan, atau dalam sisi yang paling negatif biasa disebut ’curi start’. Kerap kita juga menemukan bentuk kampanye yang menjelekkan citra lawan, atau dalam bahasa akademisnya disebut ”Black Campaign”.

UU Pemilu dan Pemantapan Oligarki Partai

Oleh: Didiet Adiputro, Ilmu Politik Universitas Nasional 2005

UU Pemilu akhirnya telah disepekati, meskipun dengan 22 kali lobi yang melelahkan dan boros karena dilakukan di hotel berbintang lima. Hal ini semakin menunjukan ketidakpekaan anggota DPR terhadap efisiensi anggaran di saat resesi ekonomi global saat ini. Kalau kata orang bijak, “biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu”.

Indonesia yang masih dalam masa transisi demokrasi ini memang sangat membutuhkan sebuah peraturan dan sistem yang mapan agar demokrasi yang substansif dapat terjadi. UU yang sangat alot pembahasaannya ini telah mengahasilkan berbagai pasal yang apabila dilihat mengalami beberapa kemajuan, diantaranya pemberian suara dengan cara mencontreng yang berarti kita sudah mulai meninggalkan cara-cara yang dinilai primitif seperti mencoblos. Tapi hal ini juga masih bisa menimbulkan masalah, karena untuk pertama kalinya metode ini dipergunakan.