Drama Ironis Pemerintah dan Lapindo Berantas Inc

Oleh: Belati Putra, HI Universitas Nasional 2006

Keputusan pemberian ganti rugi kepada sebagian korban lumpur panas Lapindo yang akan ditanggung oleh pemerintah dinilai menjadi gambaran nyata untuk melihat sisi lemahnya pemerintah jika berhadapan dengan Lapindo Brantas Inc, seperti diungkapkan Effendy Choirie, ketua fraksi PKB DPR. Dana yang akan digunakan pemerintah untuk program ‘nalangin’ tersebut adalah uang rakyat, bukan uang pemerintah.

Ironismenya disini adalah secara tidak langsung, kejadian meluapnya lumpur yang disebabkan kelalaian Lapindo Brantas (terlepas dari hal tersebut adalah human error atau kecelakaan yang tidak disengaja ) dalam kegiatan operasionalnya, yang notabene berdampak sangat buruk dan begitu merugikan masyarakat, harus ditanggung sendiri oleh masyarakat yang uangnya digunakan pemerintah untuk program ‘nalangin’ tersebut. Jadi pada kenyataan sesungguhnya, uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintah atas nama “Pajak”, digunakan lagi oleh pemerintah untuk membantu korban bencana (yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri) yang ditimbulkan oleh Lapindo Brantas.

Jadi dalam permasalahan ini, Lapindo Brantas seperti tidak BERTANGGUNG JAWAB atas ulah kelalaiannya sendiri.

Sebenarnya masalah pertanggung jawaban Lapindo Brantas Inc, Mentri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah bertanggung jawab, yaitu “akan” mengeluarkan dana sekitar 5,5 triliun rupiah untuk ganti rugi, tanggul penahan, dan hal lainnya, walaupun sampai saat ini realisasinya baru 2,8 triliun rupiah. Dan kata “akan” sepertinya benar-benar hanya menjadi rencana belaka karena pada kenyataannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung telah memenangkan pihak Lapindo dalam persidangan dan menyatakan bahwa Lapindo Brantas Inc. tidak bersalah.

Pemerintah memutuskan untuk memperlakukan sama terhadap warga korban lumpur Lapindo, termasuk warga desa Besuki, desa Penjarakan, dan desa Kedung Cangkring yang selama ini belum termasuk ke dalam Peta Area Terdampak sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Demi berjalan lancarnya program tersebut, pemerintah sendiri telah menyiapkan dana sejumlah 700 miliar rupiah untuk pembebasan lahan yang diambil dari APBN perubahan tahun 2008, yang dibahas bersama DPR.

Permasalahannya apakah dana yang akan dikeluarkan pemerintah tersebut nantinya akan ditagihkan ke pihak Lapindo Brantas Inc? Atau malah pada suatu saat nanti lapindo Brantas lah yang akan menagih dana 2,8 triliun yang telah dikeluarkannya kepada pemerintah? Mengingat bahwa keputusan pengadilan menyatakan bahwa mereka (Lapindo Brantas) tidak bersalah. Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menanggapi, “Pokoknya yang paling terpenting adalah bahwa masyarakat bisa mendapat ganti rugi tersebut terlebih dahulu”.

Sejumlah anggota DPR pun berpendapat bahwa Lapindo Brantas lah yang seharusnya menanggung beban akibat kelalaian mereka sendiri, yang berakibat buruk bagi warga disekitarnya. Bahkan sekjen PDI-P, Pramono Anung W, meminta agar pemerintah menjelaskan secara transparan dan sejujur-jujurnya tentang keputusan tersebut. Karena menurutnya, dikhawatirkan keputusan tersebut diambil setelah adanya kesepakatan-kesepakatan antara pemerintah dan Lapindo Brantas Inc.

Dan kita sebagai masyarakat biasa tentunya hanya bisa menunggu keberanian pemerintah agar bersikap tegas kepada Lapindo Brantas untuk menunjukkan rasa tanggung jawab yang sesungguhnya atas bencana nasional ini (terlepas dari keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa mereka ‘bebas dosa’). Karena tidak adil sepertinya “Untung Sendiri, Lumpur kok bagi-bagi”.

Tags: , ,

One Response to “Drama Ironis Pemerintah dan Lapindo Berantas Inc”

  1. mardani Says:

    lumpur lapindo seharusnya menjadi bahan koreksi para elit politik & pemerintah kita agar lebih bersifat arif dan bijaksana dalam membuat suatu keputusan, tetapi yang terjadi adalah rakyat lagi2 di nomor duakan dan pengusaha di nomor satukan, padahal seharusnya???
    ketegasan sangat diperlukan bukan dari exekutif saja namun juga dari semua kalangan dan DPR juga harus mempertanggung jawabkan fungsinya dalam hal menyuarakan aspirasi masyarakat yang dalam hal ini adalah masy porong sidoardjo, jangan isu lumpur lapindo ini cuma dijadikan komoditas politiknya saja untuk mencari muka di masyarakat, padahal kondisinya sidoardjo (Jatim) merupakan salah satu basis dari salah satu Partai besar di indonesia yg dlm pemilu 2004 lalu msk 3 besar dalam perolehan suara.. namun sepertinya tidak ada tindakan yang berarti yang dilakukan partai tsb…
    semoga dengan kejadian yang terjadi dalam kurun beberapa tahun belakangan ini membuat masyarakat semakin sadar dalam memilih pemimpinnya dan dalam memilih wakil2nya di DPR dan tentu saja dalam memilih partai…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: