UU Pemilu dan Pemantapan Oligarki Partai

Oleh: Didiet Adiputro, Ilmu Politik Universitas Nasional 2005

UU Pemilu akhirnya telah disepekati, meskipun dengan 22 kali lobi yang melelahkan dan boros karena dilakukan di hotel berbintang lima. Hal ini semakin menunjukan ketidakpekaan anggota DPR terhadap efisiensi anggaran di saat resesi ekonomi global saat ini. Kalau kata orang bijak, “biarlah anjing menggonggong, kafilah berlalu”.

Indonesia yang masih dalam masa transisi demokrasi ini memang sangat membutuhkan sebuah peraturan dan sistem yang mapan agar demokrasi yang substansif dapat terjadi. UU yang sangat alot pembahasaannya ini telah mengahasilkan berbagai pasal yang apabila dilihat mengalami beberapa kemajuan, diantaranya pemberian suara dengan cara mencontreng yang berarti kita sudah mulai meninggalkan cara-cara yang dinilai primitif seperti mencoblos. Tapi hal ini juga masih bisa menimbulkan masalah, karena untuk pertama kalinya metode ini dipergunakan.

Sementara itu DPD yang selama ini dinilai tidak lebih dari lembaga “LSM” yang hanya bisa mengusulkan tapi tak pernah digubris, tampaknya hanya akan semakin menjadi macan ompong dan lembaga pelarian bagi para politisi Jakarta yang gagal menjadi anggota DPR. Bagaimana tidak, dalam UU Pemilu dikatakan kalau calon anggota DPD tidak harus berdomisili di daerah pemilihannya. Bisa dibayangkan, bagaimana putra-putra daerah akan semakin terpinggirkan oleh para politisi Jakarta yang bisa sekonyong-konyong mewakili daerah tertentu, apalagi jika punya modal yang besar.

Padahal DPD saat ini sangat diharapkan menjadi kekuatan moral yang dapat mewakili aspirasi daerah karena langsung dipilih tanpa nomor urut dan kompromi elit partai. Untuk kedepan tampaknya kita tidak bisa berharap banyak dari lembaga yang satu ini, selain upaya penguatan peran DPD melalui amandemen kelima konstitusi yang gagal, untuk pemilu besok DPD diprediksi akan menjadi lembaga pelarian bagi politisi Jakarta yang gagal mendapat jatah di DPR. Apalagi kedepannya politisi partaipun dapat mencalonkan diri jadi anggota DPD. Berarti semakin lengkaplah oligarki parpol di dalam sistem kita. Padahal DPD sangat diharapkan sebagai kekeuatan penyeimbang untuk membuat sistem bikameral yang kuat dan efektif.

Sebenarnya ada beberapa kemajuan lainnya dalam undang-undang ini seperti penentuan calon anggota legislatif terpilih yang perolehan suaranya mencapai 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dapat langsung terpilih. Seperti kita ketahui bersama bahwa angka BPP ini dinilai kurang realistik, sehingga sangat sulit tertembus. Pada pemilu 2004 hanya dua calon anggota dewan yang berhasil mencapai BPP, yaitu Dr. Hidayat Nurwahid (Ketua MPR) dan Saleh Djasit (Mantan gubernur Riau), itupun mereka berada pada nomor urut jadi.

Akan tetapi keputusan yang progres ini kembali tercederai oleh keputusan lainnya yaitu jika lebih dari satu orang yang mencapai 30 persen BPP maka akan dikembalikan pada nomor urut. Hal ini menunjukan bahwa partai memang belum siap melepaskan “cengkramannya” dan kita harus siap juga kalau wakil rakyat kita di masa datang, memang bukan sepenuhnya representasi suara terbanyak dari rakyat, melainkan kompromi para elit partai yang tak ubahnya seperti “makelar” kekuasaan belaka.

Sudah saatnya penyederhanaan dan oligarki partai direduksi untuk menciptakan pemerintahan yang stabil dan mantap. Penciptaan kekuatan penyeimbang juga mutlak dilakukan, seperti calon independen dan penguatan peran DPD di parlemen sehingga dapat tercipta double check sistem dan menyingkirkan absolutisme suatu lembaga.

Tags: , , ,

3 Responses to “UU Pemilu dan Pemantapan Oligarki Partai”

  1. adminksm Says:

    oh, begitu..

  2. mardani Says:

    penyederhanaan partaai memang perlu dilakukan karna disatu sisi banyaknya partai merupakan pemborosan keuangan negara, karna ketika pemilu akan berlangsung dan proses kampanye terjadi negara wajib mengalirkan dana untuk parpol2 yang menjadi peserta pemilu, selain itu juga banyaknya partai di indonesia tidak membawa perubahan yang signifikan bagi bangsa ini dan tidak memberikan pendidikan politik yang berarti bagi masyarakat,, karna apabila seorang tokoh atau kader partai disingkirkan atau tersingkir dari partainya maka dengan secara mudah ia dapat membuat partai baru.
    DPD sebagai lembaga legislatif sangat diharapkan perannya sebagai kekeuatan penyeimbang untuk membuat sistem bikameral yang kuat dan efektif. namun selama ini??? apabila DPD pada pemilu 2009 mendatang hanya menjadi tempat pelarian oleh para aktor politik yang gagal mendapat tempat di DPR, hal itu tak ubahnya dengan kerakusan akan jabatan dan memang hal itulah yang sedang terjadi di negara kita ini..dan DPD memiliki fungsi baru selain fungsinya sebagai penyalur aspirasi daerah namun ia juga sebagai penyalur politisi gagal….

  3. Amsar A. Dulmanan Says:

    Numpang lewat, lihat dan baca-baca, tiada waktu tersisa buat dialog, dan dialog, juga menulis.
    Tanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: