Moral Elite Politik

Oleh: Fritz Jojong, HI Universitas Nasional 2006

Usai merayakan perhelatan demokrasi akbar 2004 lalu dan ketika demokrasi menggema di bumi dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika ini, dentuman demokrasi kini semakin menjadi-menjadi dan semakin keras terdengar di belahan bumi nusantara tercinta kita. Tetapi meskipun dikatakan sukses, berbagai kekurangan dan penyimpangan kerap kali terjadi. Bahkan persoalan demokrasi masih perlu penyelesaian. Politik uang atau money politic, kekerasan atau violence politic atau pun bentuk political corruption lainnya sering mewarnai perpolitikan kita.

Situasi yang sangat memprihatinkan khususnya bagi keberlangsungan demokrasi di negara tercinta ini. Kejahatan seperti itulah yang nampaknya akan menghalangi berkembangnya politik yang demokratis di Indonesia. Persoalan demokrasi juga akan menyesatkan persepsi masyarakat tentang makna demokrasi yang sedang kita bangun. Norma-norma mulia demokrasi dijadikan alasan kebenaran atas cara represif para penguasa (incumbent) dengan tidak sah dan tidak etis menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan keuntungan politik. Akibatnya demokrasi yang sebetulnya merupakan momentum untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kini menjadi ajang pertarungan para elite politik. Lalu harus seperti apakah elite politik di Indonesia saat ini? Bermoralkah mereka?

Menurut seorang jurnalis muda, Heri Lesek, para elite politik di Indonesia masih cenderung otoritarianisme, suka berspekulasi, mengecoh atau menipu publik dengan deal-deal yang merugikan rakyat. Untuk itu menurutnya, keberagaman persoalan demokrasi perlu adanya moralitas elite politik yang manusiawi. Pernyataan yang memang benar adanya dan patut disuarakan, dalam hal ini elite politik seharusnya bisa memberdayakan masyarakat bukannya memperdaya rakyat. Mereka memimpin bukan untuk menjadi wakil rakyat tapi wakil pribadi, keluarga, kolega terdekat mereka. Sungguh realitas yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan.

Elite politik seharusnya bisa menjadi pelayan rakyat dan bukan rakyat yang melayani mereka karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan dijadikan alat legitimasi mereka untuk meraih apa pun yang mereka inginkan sehingga tidak heran para pejabat kita dibanjiri uang, harta bergelimang dan tidak pernah berkekurangan. Sementara rakyat begitu menderita dan selalu berharap akan belas kasihan dari bapak-bapak berdasi kita.

Inilah produk politik tidak bermoral, sehingga bagi mereka apa pun bisa diobral dengan kekuatan uang tersebut, uang menjadi alternatif sumber daya penekan bagi para elite politik untuk kepentingannya. Jadinya, elite politik terjebak dalam sistem yang kacau balau dan membudaya koruptif. Ironisnya kehidupan perpolitikan kita semakin diperparah oleh ketidakpastian hukum. Hukum yang semestinya menjadi penegak keadilan, kini menjadi wadah korporasi dan deal yang menguntungkan bagi para elite politik.

Pasalnya, hukum menjadi ambivalent dalam memproses, mengadili, dan memutuskan pelanggaran terhadap demokrasi, sehingga orang atau pihak tertentu yang seharusnya dihukum tidak mendapat sanksi apa pun bahkan anehnya para pelaku masih diberi jabatan empuk di birokrat kita. Sebut saja Nurdin Halid yang menjabat sebagai ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sementara dirinya masih berstatus tahanan Tipikor di Rutan Salemba.

Realita yang cukup melukiskan betapa tidak bermoralnya elite politik kita. Perwujudan nilai-nilai demokrasi yang berprinsip jujur, adil, bebas, dan rahasia semakin jauh dari apa yang diharapakan seolah-olah apa yang diamanatkan Abraham Lincoln: suatu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat tidak relevan dan hanya sebuah mimpi yang tidak realistis untuk berharap adanya perubahan dan perbaikan moral.

Padahal demokrasi telah menyuguhkan kebaikan-kebaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Apakah fenomena tersebut mengindikasikan ketidakmampuan kita untuk berdemokrasi? Tentu tidak, sebetulnya kita mampu untuk berdemokrasi tetapi karena saat ini masih begitu banyak politisi dan elite politik kita yang berasal dari budaya kiminal dan koruptif yang menduduki parlemen, atau pun posisi penting di birokrat kita. Sehingga perilaku yang sudah mendarah daging tersebut membudaya dan membuat kita tidak berdaya karena virus tersebut terus menular bahkan berkembang menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan.

Lagi-lagi rakyat dikorbankan. Pengangguran dan kemiskinan kian meningkat, perkembangan perekonomian tidak menunjukkan suatu kemajuan yang berarti, inflasi meningkat dan bahkan krisis ekonomi sesi kedua setelah 1998 bukan tidak mustahil akan terjadi . Tapi sangat disesalkan para elite politik kita santai-santai saja, mereka amat menikmatinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau tidak ada yang salah dengan kinerja mereka. Sadar atau tidak sadar kebobrokan mereka telah memiskinkan rakyat, inilah kemiskinan struktural yang tersistematis akibat ulah manusia-manusia tidak bertanggung jawab. Kenyataan itu membuat rakyat bertanya-tanya bahkan menggugat eksistensi dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang diidolakan rakyat untuk membawa perubahan ternyata membawa kita pada jurang kemiskinan.

Tapi adalah suatu kekeliruan bahwa sistem demokrasi dikambinghitamkan dalam hal ini, demokrasi telah menghidangkan kebajikan-kebajikan moral hanya dalam mengimplentasikan nilai-nilai demokrsi tersebut ada orang atau oknum tertentu yang tidak berjalan dalam koridor demokrasi sesungguhnya sehingga apa yang dicita-citakan demokrasi semakin jauh dari apa yang diharapkan. Korupsi, kolusi, nepotisme begitu menjamur bahkan di tingkat daerah sampai pada tingkat desa pun praktek-praktek kejahatan tersebut terjadi. Oleh karena itu praktek-praktek kejahatan demokrasi harus dihilangkan.

Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menyepelehkan demokrasi dengan dalih untuk kesejahteraan umum. Demokrasi adalah kebanggaan kita, investasi kita untuk menjadi bangsa yang kuat dan maju dan bisa disegani di kancah internasional. Untuk itu sebagai bangsa demokratis kita seharusnya sadar dan berani memanfaatkan momentum demokrasi untuk kesejahteraan. Dan yang terpenting adalah elite politik penjahat dan tidak bermoral harus dilawan dan harus dihilangkan dari wajah demokrasi kita karena kehadiran mereka telah membawa malapetaka yang akan datang silih berganti dan tidak kan berkesudahan bagi perkembangan demokratisasi di Indonesia.

Bangsa kita butuh elite politik yang menjalankan kuasanya dengan cara-cara yang sungguh-sungguh demokratik, yang menggambarkan kehendak nyata dari rakyat. Tidak ada pembenaran bagi penjahat demokrasi. Jika praktek itu dilaksanakan saya yakin bangsa Indonesia akan memperoleh demokrasi sejatinya.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: