Judical Review UU APP dan Urgensi Keberadaan Hakim Konstitusi Perempuan

Oleh: Novia Fitri, Alumni, Ilmu Politik Universitas Nasional 2002

Kredibilitas hakim konstitusi selama periode awal berdiri, antara 2003-2008 boleh dikatakan menjadi opsi paling aman dari kritikan yang diajukan terhadap lembaga yudikatif yang baru berdiri sebagai bentuk amanat reformasi 1998 ini. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) selama lima tahun pertama, bagi banyak pihak dianggap cukup memberikan keadilan hukum. Segala bentuk kewenangan seperti judicial review, memutus sengketa hasil pemilu, sengketa lembaga negara dapat diterima dan tidak terlalu memicu kuatnya penolakan, baik yang dilakukan secara persuasif ataupun preventif. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan banyak kalangan adalah representasi perempuan dalam komposisi sembilan hakim konstitusi yang dianggap sebagai “The guardian of Constitution” itu.

Bak gayung bersambut, MK akhirnya menjawab keinginan banyak pihak dengan keberadaan hakim dari kalangan perempuan untuk periode 2008-2013. Perihal komposisi jumlah mungkin dapat dijadikan rekomendasi kedepan mengingat keberadaan ahli hukum tata negara dari kalangan perempuan yang masih minim di negeri ini. Dengan demikian representasi satu orang hakim perempuan menjadi satu progresifitas yang diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan perempuan untuk memperoleh keadilan hukum. Keberadaan hakim perempuan selayaknya dapat membawa keputusan-keputusan MK untuk lebih memiliki perspektif dan sensitifitas gender.

Kini ujian pertama bagi hakim konstitusi dalam mengakomodasi kepentingan perempuan segera terealisasikan sehubungan dengan tengah dipersiapkannya pengajuan judicial review atas Undang Undang Anti Pornografi-Pornoaksi (UU APP) yang baru-baru ini disahkan para wakil rakyat di parlemen. UU APP ini bagi sebagian kalangan dianggap merugikan kaum perempuan. Perihal ketidakjelasan dari definisi “porno” saja tak pelak mengundang perdebatan panjang, mengingat nilai relativitas yang tinggi dikalangan masyarakat yang memiliki keragaman budaya ini.

Sesuatu yang substansial sepertinya menjadi alasan tersendiri untuk menyusun sekian banyak pertanyaan apakah UU APP adil bagi perempuan yang selalu diidentikan sebagai objek dari sensualitas yang berbau porno. Susunan pertanyaan tersebut dirangkai dengan kalimat-kalimat hukum yang memiliki acuan dasar yang jelas untuk kemudian dibawa kemeja sidang hakim konstitusi yang terhormat dan diuji melalui proses judicial review. Idealnya pengajuan judicial review dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sedang dan akan dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Diatur kemudian dalam Undang Undang, Permohonan untuk pengujian undang-undang terhadap UUD RI 1945 dapat dilakukan oleh (1) Individu atau perorangan warga negara Indonesia, (2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (3) Badan hukum publik atau privat atau (4) Lembaga Negara. Keempat kategori yang disebut, jika hak dan kewenangan konstitusionalnya dilanggar oleh berlakunya satu undang-undang mempunyai legal standing, untuk mengajukan permohonan.

Judicial review terhadap UU APP yang kini tengah santer dipersiapkan sebagai langkah hukum yang pasti untuk memperoleh keadilan khususnya bagi kaum perempuan jelas akan menyentil semangat mewujudkan keadilan gender serta mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam ruang publik. Dengan demikian menjadi suatu amanat yang harus diemban para pengawal konstitusi, khususnya hakim konstitusi perempuan untuk lebih sensitif terhadap kepentingan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Keberadaan seorang hakim konstitusi perempuan diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak perempuan itu sendiri dalam memperoleh keadilan hukum.

Dengan adanya hakim konstitusi perempuan dalam tubuh MK idealnya dapat menjadikan amar putusan MK tidak hanya bernuansa maskulinitas, nilai-nilai feminisme tentunya akan turut serta mengisi ruang pada setiap putusannya. Hal ini terkait dengan figur hakim konstitusi perempuan yang tentunya akan mampu melihat problem implementasi konstitusi dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda. Seorang hakim konstitusi perempuan dengan perspektif gendernya mampu membuat konstruksi putusan hukum menjadi semakin komprehensif, karena dibangun dari ragam pandangan yang berbeda, tidak melulu parsial berisi suara para lelaki.

Pengajuan judicial review terhadap UU APP yang sedang dipersipkan tersebut nantinya akan menguji kredibilitas hakim yang seyogyanya memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela sebagaimana diatur dalam perudang-undangan. Hakim konstitusi juga disyaratkan seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan yang terpenting mampu berlaku adil. Kualifikasi yang terakhir ini sekiranya adalah perihal yang paling penting untuk dipertanggungjawabkan dimata masyarakat, apalagi jika bersentuhan dengan makna adil untuk laki-laki dan perempuan sebagai warga negara terkait masih ditemukannya konstruksi kebijakan yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang merugi.

Urgensi perempuan dalam komposisi hakim konstitusi yang mengemban tugas mengawal UUD dinilai sebagai bentuk perwujudan ’adil’ sesungguhnya yang mana dimulai dari penegak keadilan itu sendiri. Kepekaan para hakim konstitusi atas kepentingan perempuan jelas membutuhkan dorongan dari keberadaan seorang perempuan dalam komposisinya. Judicial review UU APP yang nantinya akan diajukan membutuhkan peran hakim konstitusi perempuan untuk memperlihatkan sisi feminisme dan sensitif gendernya demi memberikan keadilan bagi semua kalangan, dan demi menghilangkan sebuah paradigma yang selalu dan melulu menempatkan perempuan sebagai pihak yang dirugikan dari kebijakan yang pula sarat kepentingan. Disinilah fungsi ”The Guardian and Interpreter of Constitution”, mengawal dan menafsirkan UUD dengan memberikan keadilan melalui signifikansi perannya.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: